Pemprov Sulsel - Korlantas Polri Komitmen Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pemprov Sulsel - Korlantas Polri Komitmen Optimalkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor

MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menerima kunjungan kerja Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 18 Agustus 2022.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Hadir juga Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Nana Sudjana, serta Tim Pembina Samsat Nasional. 

Mereka berdialog dalam rangka upaya peningkatan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam melakukan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor, PKB dan SWDKLLJ. Sekaligus melaksanakan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Samsat Nasional di Ruang Rapat Pimpinan.

Baca juga: Tanggal Cantik, Berikut Lima Kegiatan Hasnah Syam Seharian Ini

“Jadi pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan pajak dari kendaraan bermotor. Ada kebijakan-kebijakan yang kita sepakati, ” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Diantaranya, direncanakan akan dihapuskan untuk biaya balik nama, “Ini agar kendaraan dari luar yang beroperasi di Sulsel tidak lagi menggunakan flat nomor luar. Langsung balik nama gratis, langsung terdaftar dan bayar pajaknya di sini, bukan lagi di tempat lain, ” sebut Andi Sudirman.

Baca juga: Bertolak ke Sumatera Utara, Presiden Akan Tinjau dan Resmikan Sejumlah Infrastruktur

Demikian juga rencana penghapusan pajak progresif, “Karena kita melihat pengaruh dari pajak progresif tidak terlalu siginifikan, justru banyak data kurang akurat dengan data pemiliknya sendiri, sehingga evaluasi dilakukan termasuk penghapusan pajak ini. Sehingga pendapatan kita sesuai dengan data kendaraan yang ada, ” ujarnya.

“Misalnya untuk penerimaan pajak dari kendaraan bermotor untuk membangun jalan, ” tambahnya.

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Gubernur menyampaikan untuk hal ini akan disiapkan termasuk peraturannya. Pemprov juga mendorong pendataan akurat, memperbaharui data kepemilikan kendaraan bermotor untuk meningkatkan pelayanan. Pemprov mendorong untuk digitalisasi dalam penerimaan dan pembayaran pajak.

Sedangkan, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menjelaskan, pertemuan ini merupakan bagian dari road show tim pembina Samsat Nasional di provinsi-provinsi tertentu yang menjadi pilihan tim pembina Samsat Nasional di Indonesia dalam rangka persiapan kegiatan Rakernis tingkat nasional di Bali pada tanggal 23 Agustus mendatang.

Baca juga: Bupati Pangkep Muhammad Yusran Minta ASN Galakkan ASN Berakhlak

Adapun materi yang diangkat, yakni Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Melalui Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

"Dari catatan yang kita peroleh, rata-rata (pajak kendaraan) tingkat nasional hanya baru mencapai 40 persen lebih kurang. Artinya, masih banyak potensi di daerah yang kalau ini masyarakat ikut berperan serta aktif, negara, daerah, masyarakat punya kesempatan untuk  membantu membangun, kan nilainya cukup besar, " sebutnya.

Seperti di Sulsel, lanjut Irjen Pol Firman,  pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar kurang lebih 40 sekian pajak keseluruhan yang ada di daerah. "Oleh karena itu, kehadiran kami disini untuk meningkatkan (Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor) itu, " tegasnya.

Menurut Firman, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaraan pajak pengendara bermotor, yang nantinya bisa berefek baik pada maskimalnya pelayanan publik. 

"Kita sudah sepakat, menyatukan langkah, menyamakan persepsi, misi kita nanti diperoleh satu data valid yang manfaatnya bisa untuk banyak hal, " sebutnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Porsea, Pedagang Ucapkan Terima Kasih

Ia menilai kesamaan data bisa meningkatkan pajak yang hasil pajak itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, terutama pembangunan fasilitas dan sarana prasana untuk pelayanan publik. "Kembalikan ke pelayanan publik lagi, " ucapnya.(***)